Syarat pendirian PT 2026

Sebelum masuk ke daftar syarat, penting memahami aturan mana yang sedang berlaku. Ini krusial karena masih banyak panduan di internet yang mengutip regulasi yang sudah dicabut.

Dua perubahan besar yang wajib Anda ketahui:

• Permenkum 49/2025 resmi berlaku sejak 17 Desember 2025 dan mencabut Permenkumham 21/2021. Aturan ini menambahkan kewajiban dokumen Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada setiap permohonan pendirian PT.

• KBLI 2025 menggantikan KBLI 2020. Jika Anda masih memakai kode KBLI lama saat menyusun akta, bidang usaha Anda berpotensi tidak sinkron dengan sistem OSS dan izin lanjutan tidak bisa terbit.

Berdasarkan Permenkum 49/2025, PT di Indonesia kini terbagi menjadi dua jenis dengan syarat jumlah pendiri yang berbeda.

1. PT Persekutuan Modal (PT Biasa) — Minimal 2 Orang

PT Persekutuan Modal wajib didirikan oleh minimal dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Pendirinya dapat berupa perorangan maupun badan hukum.

Catatan penting: apabila setelah PT berstatus badan hukum jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain — atau PT menerbitkan saham baru — dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.

2. PT Perorangan — Cukup 1 Orang

PT Perorangan dirancang khusus untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Syaratnya:

• Didirikan oleh satu orang Warga Negara Indonesia

• Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum

• Jumlah pemegang saham hanya satu orang

• Hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam kurun waktu satu tahun

• Didirikan melalui Pernyataan Pendirian elektronik di sistem SABH — tanpa akta notaris

PT Perorangan tidak memiliki organ RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris seperti PT Biasa. Namun skalanya dibatasi: begitu usaha melampaui kriteria UMK, PT Perorangan wajib berubah bentuk menjadi PT Persekutuan Modal.

Inilah bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak artikel masih menyebut modal dasar minimal Rp50 juta — ketentuan itu sudah dihapus.

Tidak Ada Lagi Batas Minimum Modal Dasar

Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 32 ayat (2) UU PT sehingga besaran modal dasar kini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Tidak ada lagi angka minimum yang berlaku umum.

Meski begitu, dalam praktik notaris angka Rp50 juta masih sering dipakai sebagai standar karena dianggap wajar untuk kebutuhan perbankan dan tender.

Modal Disetor Wajib 25%

Yang tetap wajib dipenuhi: minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Jadi jika modal dasar Anda Rp100 juta, minimal Rp25 juta harus benar-benar disetor.

Batas Modal Berdasarkan Skala Usaha

Mengacu PP 7/2021, klasifikasi skala usaha adalah sebagai berikut:

Catatan: modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pengecualian: Sektor dengan Modal Minimum Khusus

Beberapa bidang usaha tetap memiliki ketentuan modal tersendiri, misalnya PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) dan perusahaan konstruksi yang mengambil Sertifikat Badan Usaha (SBU). Pastikan Anda mengecek ketentuan sektoral sebelum menetapkan angka modal di akta.

Bingung menentukan modal dasar dan KBLI yang tepat? Salah menetapkan angka modal atau kode KBLI di akta berarti Anda harus mengurus perubahan akta — dan itu biaya tambahan.

Konsultan POP Jasa akan memetakan struktur modal dan KBLI 2025 yang sesuai bidang usaha Anda sebelum akta disusun. Gratis, tanpa biaya konsultasi.

📱 Chat kami Sekarang

A. Dokumen Pendiri dan Pemegang Saham

• Fotokopi KTP seluruh pendiri, direksi, dan komisaris

• Fotokopi NPWP pribadi seluruh pendiri, direksi, dan komisaris

• Fotokopi Kartu Keluarga penanggung jawab perusahaan

• Pas foto penanggung jawab

• Alamat email aktif dan nomor telepon yang dapat dihubungi

• Dokumen Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) — kewajiban baru berdasarkan Permenkum 49/2025

B. Dokumen dan Data Perusahaan

• Nama PT — minimal tiga suku kata, ditulis huruf latin, belum dipakai perusahaan lain, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan

• Alamat domisili usaha beserta bukti pendukungnya (surat perjanjian sewa, bukti kepemilikan, atau kontrak virtual office)

• Bidang usaha sesuai KBLI 2025 — wajib dicantumkan dalam maksud dan tujuan di akta pendirian

• Struktur permodalan — modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, dan komposisi kepemilikan saham

• Susunan pengurus — minimal satu orang Direktur dan satu orang Komisaris

C. Organ Perusahaan (Khusus PT Persekutuan Modal)

PT Biasa wajib memiliki tiga organ: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketentuan ini tidak berlaku untuk PT Perorangan.

Alur Proses Pendirian PT dari Awal sampai Siap Operasional

1. Pengecekan dan pemesanan nama PT melalui sistem SABH Kementerian Hukum

2. Penyusunan draft akta pendirian oleh notaris, memuat nama, domisili, maksud dan tujuan (KBLI), struktur modal, dan susunan pengurus

3. Penandatanganan akta di hadapan notaris oleh seluruh pendiri

4. Pengajuan pengesahan badan hukum ke Menteri Hukum melalui SABH hingga terbit SK Pengesahan

5. Penerbitan NPWP Badan atas nama perusahaan

6. Pengurusan NIB melalui OSS RBA sesuai kode KBLI dan tingkat risiko usaha

7. Pengurusan izin lanjutan — sertifikat standar atau izin operasional, tergantung tingkat risiko bidang usaha

Tingkat risiko usaha ditentukan langsung oleh kode KBLI yang Anda pilih. Inilah alasan pemilihan KBLI tidak boleh asal — kode yang keliru berarti izin yang Anda urus juga keliru.

Permenkum 49/2025 tidak hanya menyederhanakan pendirian, tetapi juga memperketat pengawasan pasca-pendirian. Perhatikan tiga kewajiban berikut:

• Laporan Tahunan wajib diaktakan. Persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS harus dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan kepada Menteri melalui SABH.

• Batas 30 hari untuk perubahan. Permohonan perubahan anggaran dasar atau data perseroan wajib diajukan paling lambat 30 hari sejak akta perubahan ditandatangani. Lewat dari itu, permohonan tidak dapat diproses melalui SABH.

• Sanksi administratif. PT yang lalai menyampaikan persetujuan Laporan Tahunan dapat dikenai peringatan tertulis hingga penghentian akses layanan administrasi badan hukum.

Bagi PT Perorangan, laporan keuangan tahunan juga wajib disampaikan secara elektronik.

Dari pengalaman menangani puluhan ribu berkas, empat penyebab ini paling sering muncul:

• Nama PT ditolak karena kurang dari tiga kata atau menyerupai nama PT yang sudah terdaftar

• KBLI tidak sesuai kegiatan usaha riil, sehingga NIB terbit tapi izin operasional tidak bisa diproses

• Alamat domisili bermasalah karena berada di zona yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan usaha

• Dokumen Pemilik Manfaat tidak lengkap — kesalahan paling baru dan paling sering terjadi sejak Permenkum 49/2025 berlaku

Setiap kesalahan di atas berarti pengulangan proses, biaya notaris tambahan, dan waktu terbuang berminggu-minggu.

Jangan pertaruhkan legalitas bisnis Anda pada tebak-tebakan.

POP Jasa telah dipercaya 50.000+ pengusaha dengan 9 kantor cabang di Indonesia dan pengalaman sejak 2010. Yang Anda dapatkan:

• ✅ Proses ±3 hari kerja setelah draft akta ditandatangani

• ✅ Gratis 14 KBLI — sudah disesuaikan KBLI 2025

• ✅ Gratis NPWP pengurus, company profile, atau logo perusahaan

• ✅ Bebas pilih notaris sesuai lokasi Anda

• ✅ Tanda tangan fleksibel — di kantor, di notaris, dikuasakan, atau di tempat Anda

• ✅ Pembayaran transparan, biaya dijelaskan di awal tanpa biaya tersembunyi

• ✅ Pendampingan penuh dari konsultasi sampai berkas siap digunakan

Paket Pendirian PT mulai Rp6.800.000. Slot pengerjaan setiap bulan terbatas dan diproses berdasarkan urutan pendaftaran.

🚀 KONSULTASI GRATIS & AMANKAN POSISI ANDA SEKARANG

Balasan cepat pada jam kerja. Konsultasi tidak dipungut biaya dan tanpa kewajiban melanjutkan.

Berapa modal minimum untuk mendirikan PT di 2026?

Tidak ada batas minimum modal dasar yang berlaku umum. Besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri, dengan kewajiban menyetor minimal 25% dari modal dasar tersebut. Pengecualian berlaku untuk sektor tertentu seperti PT PMA dan jasa konstruksi.

Apakah PT bisa didirikan sendirian tanpa partner?

Bisa, melalui PT Perorangan yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pendirinya harus WNI berusia minimal 17 tahun dan hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam setahun. Untuk PT Persekutuan Modal, minimal tetap dua orang pendiri.

Berapa lama proses pendirian PT?

Melalui POP Jasa, PT dapat diproses dalam waktu sekitar 3 hari kerja setelah draft akta ditandatangani. Durasi dapat bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan kondisi sistem SABH.

Apakah wajib punya kantor fisik untuk mendirikan PT?

Anda wajib memiliki alamat domisili usaha yang sah beserta bukti pendukungnya. Alamat tersebut dapat berupa kantor milik sendiri, kantor sewa, maupun virtual office, sepanjang berada di zona yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha.

Apa itu dokumen Pemilik Manfaat dan apakah wajib?

Dokumen Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah keterangan mengenai pihak yang secara riil mengendalikan atau memperoleh manfaat dari perusahaan. Sejak Permenkum 49/2025 berlaku, dokumen ini wajib dilengkapi pada setiap permohonan pendirian maupun perubahan data PT.

Apakah nama PT harus tiga kata?

Ya, nama PT wajib terdiri dari minimal tiga suku kata, ditulis dengan huruf latin, belum digunakan perusahaan lain, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan.

Syarat pendirian PT di 2026 pada dasarnya lebih ringan dibanding satu dekade lalu — batas minimum modal dasar sudah dihapus dan PT Perorangan memungkinkan pendirian oleh satu orang saja. Namun sisi administrasinya justru diperketat melalui Permenkum 49/2025, terutama pada dokumen Pemilik Manfaat, batas waktu 30 hari untuk perubahan, dan kewajiban pelaporan tahunan.

Kesalahan kecil pada nama, KBLI, atau struktur modal berujung pada perubahan akta yang memakan waktu dan biaya. Pastikan seluruhnya benar sejak awal.

Siap mendirikan PT? Hubungi konsultan Bisnis Legal via WhatsApp untuk konsultasi gratis hari ini.