PKKPR Adalah: Arti, Kapan Wajib, dan Cara Mengurusnya di OSS

PKKPR adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang — dokumen yang menyatakan bahwa rencana kegiatan usaha Anda di suatu lokasi sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku di wilayah tersebut.

Istilah payungnya adalah KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), yaitu kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang. PKKPR adalah salah satu bentuk KKPR, di samping KKKPR yang akan dibahas di bagian berikutnya.

Sederhananya: pemerintah punya peta yang mengatur wilayah mana boleh dipakai untuk apa. Ada zona permukiman, zona industri, zona perdagangan dan jasa, zona lindung, dan seterusnya. PKKPR adalah jawaban resmi atas pertanyaan "boleh tidak saya menjalankan usaha jenis ini, di titik ini, seluas ini?"

Sebelum UU Cipta Kerja, fungsi ini dijalankan oleh Izin Lokasi. Istilah itu kini tidak dipakai lagi untuk permohonan baru, meskipun izin lokasi yang terbit sebelumnya dan masih berlaku tetap dapat digunakan.

Kalau Anda menemukan dokumen atau syarat lama yang menyebut "izin lokasi", padanannya sekarang adalah KKPR — dalam bentuk PKKPR atau KKKPR, tergantung kondisi tata ruang di lokasi Anda.

Ketentuan KKPR saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP 5/2021. Aturan pelaksanaannya dilengkapi Permen ATR/BPN 13/2021 dan Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025.

Pasal 15 ayat (2) PP 28/2025 menegaskan bahwa KKPR terdiri atas dua bentuk: Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR.

Ini bagian yang paling sering membingungkan, padahal pembedanya cuma satu: apakah lokasi usaha Anda sudah punya RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS.

RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang — peta zonasi berskala rinci yang disusun pemerintah daerah. Tidak semua wilayah di Indonesia sudah punya RDTR, dan dari yang sudah punya pun tidak semuanya sudah tersambung ke OSS.

Ini pembaruan penting dari PP 28/2025 yang belum banyak dipahami.

Pasal 27 PP 28/2025 memungkinkan PKKPR diterbitkan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen, untuk lokasi atau kegiatan yang secara hukum sudah punya kepastian tata ruang. Logikanya, kalau kesesuaian ruangnya sudah dipastikan oleh aturan lain, tidak perlu dinilai ulang dari awal.

Beberapa kondisi yang termasuk kategori ini:

• Lokasi berada di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau kawasan otorita
• Alih hak atas tanah dengan KKPR yang sudah ada, sepanjang jenis kegiatan dan luas lahannya tidak berubah
• Perluasan usaha yang memenuhi syarat kedekatan lokasi dan kesesuaian pola ruang

Kalau lokasi kamu berada di kawasan industri, ini kabar baik — kamu bisa menghindari proses penilaian yang paling memakan waktu. Tapi jalurnya tetap harus diajukan lewat OSS dengan dokumen dasar pemanfaatan ruang, bukan otomatis lolos begitu saja.

Tidak semua pelaku usaha wajib mengurusnya. Pembatasnya adalah skala usaha.

Usaha Mikro dan Kecil: Cukup Pernyataan Mandiri

Pelaku UMK — usaha dengan modal usaha sampai dengan Rp5 miliar, di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha — mendapat kemudahan khusus. Mereka tidak perlu mengurus PKKPR, cukup menyampaikan Pernyataan Mandiri melalui OSS yang menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR dan RDTR
2. Bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ternyata terjadi ketidaksesuaian

Kalau Anda menjalankan usaha berbentuk UD atau baru mengurus NIB untuk skala kecil, inilah jalur yang berlaku untuk Anda.

Tapi perhatikan poin kedua. Pernyataan Mandiri bukan pembebasan dari kewajiban tata ruang, melainkan pemindahan tanggung jawab pengecekan ke pundak Anda sendiri. Kalau Anda menyatakan sesuai padahal lokasinya berada di zona yang tidak mengizinkan kegiatan tersebut, sanksinya tetap berlaku — dan bisa datang bertahun-tahun kemudian, biasanya justru saat Anda sedang mengurus izin lanjutan atau menghadapi pemeriksaan.

Mengecek peruntukan lokasi sebelum menandatangani Pernyataan Mandiri tetap langkah yang bijak, meskipun sistem tidak mewajibkannya.

Empat yang paling sering ditemui:

1. Lokasi tidak sesuai peruntukan. Penyebab paling mendasar dan paling sulit diperbaiki. Kalau zonanya memang tidak mengizinkan kegiatan tersebut, tidak ada dokumen yang bisa menyelamatkan permohonan. Inilah alasan pengecekan RDTR harus dilakukan sebelum membeli atau menyewa lahan, bukan sesudah.
2. Kelengkapan dokumen kurang. Umumnya menyangkut bukti penguasaan tanah atau peta lokasi yang tidak memenuhi format.
3. Koordinat dan luas tidak konsisten. Luas yang tertulis di permohonan berbeda dengan luas di sertifikat, atau titik koordinat tidak sesuai dengan batas bidang tanah.
4. KBLI tidak cocok dengan kegiatan nyata. Kegiatan yang dijelaskan di permohonan tidak sejalan dengan kode KBLI yang terdaftar di NIB. Ini juga penyebab umum tertahannya perizinan lanjutan lain.