Mau Bentuk Koperasi Merah Putih? Cek Dulu 6 Syarat Wajib dan Dokumen yang Diminta Bank

Program ini lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

Dari sisi pembentukan badan hukum, targetnya sudah tercapai. Per awal Oktober 2025 tercatat 81.738 koperasi berbadan hukum, terdiri dari 73.155 Koperasi Desa dan 8.582 Koperasi Kelurahan, melampaui target awal 80.000 unit.

Tantangan berikutnya ada di operasionalisasi. Data per pertengahan 2026 menunjukkan 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh dan 22.737 unit masih dalam tahap pembangunan. Menteri Koperasi memperkirakan sekitar 40 ribu koperasi dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026.

Artinya, sebagian besar koperasi kini berada di fase yang menentukan: dari sekadar berbadan hukum menjadi benar-benar bisa berjualan. Di fase inilah urusan perizinan menjadi krusial.

1. Syarat Pendiri

Inilah bagian yang paling banyak menimbulkan kebingungan karena beredar tiga angka berbeda. Mari kita luruskan.

Penjelasannya begini. Secara hukum nasional, koperasi primer kini bisa didirikan oleh minimal 9 orang, dipangkas dari ketentuan lama 20 orang lewat UU Cipta Kerja.

Namun untuk KDMP, pemerintah mengarahkan agar setiap koperasi memiliki anggota minimal 500 orang agar permodalannya kuat. Sebagian pemerintah daerah bahkan menetapkannya lewat Surat Edaran Bupati. Bagi desa dengan jumlah penduduk kurang dari 500 orang, pendirian koperasi dapat dilakukan secara gabungan antar-desa.

Jadi 9 orang adalah syarat minimal pendiri untuk keabsahan badan hukum, sementara 500 adalah target keanggotaan yang diarahkan untuk KDMP. Dua hal yang berbeda dan sering tertukar.

2. Syarat Anggota

Untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih, warga harus:

• Berdomisili di desa atau kelurahan yang sama, dibuktikan dengan KTP setempat

• Bersedia membayar simpanan pokok, dibayar sekali saat bergabung dan tidak dapat ditarik

• Bersedia membayar simpanan wajib secara berkala sesuai ketentuan AD/ART

• Menyetujui dan tunduk pada anggaran dasar koperasi

Keanggotaan terbuka luas, termasuk bagi gabungan kelompok tani, nelayan, dan aparatur sipil negara yang berdomisili di wilayah tersebut.

3. Syarat Nama Koperasi

Nama wajib mengikuti format baku: diawali kata "Koperasi", diikuti "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih", lalu diakhiri nama desa atau kelurahannya.

Contoh: KOPERASI DESA MERAH PUTIH TEPUS

Bagi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaannya.

4. Syarat Pengurus dan Pengawas

• Pengurus dipilih dan diangkat melalui Rapat Anggota

• Pengurus wajib bertempat tinggal di desa tempat koperasi berdiri

• Kepala Desa secara otomatis menjadi Ketua Pengawas (ex-officio), sebuah model yang membedakan KDMP dari koperasi konvensional

• Tidak boleh ada hubungan keluarga atau semenda antar pengurus

• Tidak boleh merangkap sebagai pengurus koperasi lain di wilayah yang sama

• Tidak memiliki catatan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan dana

• Diutamakan memiliki kemampuan manajemen, administrasi, dan literasi keuangan

5. Syarat Permodalan

Modal awal pendirian terdiri dari tiga komponen:

• Simpanan Pokok

• Simpanan Wajib

• Hibah

Yang penting dipahami, besaran simpanan pokok dan simpanan wajib seharusnya diturunkan dari prospektus bisnis yang sudah disusun, bukan sekadar ditetapkan berdasarkan nominal yang paling terjangkau anggota. NPAK akan melakukan pengecekan modal pendirian sebelum mengajukan pengesahan.

6. Syarat Unit Usaha

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai koperasi multifungsi dengan tujuh unit usaha utama:

1. Kantor koperasi

2. Gerai sembako atau pengadaan sembilan bahan pokok

3. Unit simpan pinjam

4. Klinik desa/kelurahan

5. Apotek desa/kelurahan

6. Pergudangan atau cold storage

7. Logistik desa/kelurahan

Model usaha ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan potensi lokal. Desa pertanian bisa mengembangkan pengolahan hasil tani atau distribusi pupuk, sementara desa pesisir bisa fokus pada perikanan tangkap atau pengolahan hasil laut.

Catatan penting: unit apotek dan klinik adalah dua unit yang memerlukan izin operasional tersendiri di luar badan hukum koperasi. Ini yang sering menjadi hambatan di lapangan.

Inilah bagian yang membuat banyak koperasi tertahan meski badan hukumnya sudah terbit.

Skema Pembiayaannya

Berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2025, koperasi dapat memperoleh pinjaman dari bank BUMN dengan plafon maksimal Rp3 miliar per koperasi, termasuk di dalamnya belanja operasional maksimal Rp500 juta. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, pergudangan, dan logistik.

PMK Nomor 15 Tahun 2026 kemudian mengatur pembiayaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Dokumen Wajib yang Diminta

Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2026, setiap permohonan pembiayaan wajib melampirkan:

1. Akta pendirian koperasi beserta perubahannya yang telah disahkan

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Surat keputusan pengangkatan pengurus yang masih berlaku

4. Rencana bisnis atau proposal proyek pembangunan

Dana hanya dapat dicairkan setelah koperasi lolos verifikasi kelayakan usaha oleh pihak perbankan.

Di Sinilah Masalahnya

NIB adalah syarat mutlak, dan NIB tidak terbit otomatis bersamaan dengan pengesahan badan hukum koperasi. NIB harus diurus terpisah lewat sistem OSS berbasis risiko, dengan pemilihan KBLI yang harus tepat untuk seluruh unit usaha yang direncanakan.

Lebih jauh lagi, dua unit usaha memerlukan izin operasional tersendiri:

• Apotek desa memerlukan izin apotek beserta persyaratan tenaga teknis kefarmasiannya

• Klinik desa memerlukan izin penyelenggaraan klinik dengan standar layanan kesehatan minimal

Kementerian Koperasi sendiri mengakui adanya isu di lapangan terkait integrasi klinik desa dengan puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa, sehingga aspek teknis perizinannya perlu penanganan khusus.

Koperasi yang salah memilih KBLI saat mengurus NIB akan menemukan bahwa izin apotek atau kliniknya tidak bisa diproses, dan harus mengulang dari awal.

👉 Konsultasikan kebutuhan perizinan koperasi kamu, gratis

Kami perlu jujur soal ini. Pendirian Koperasi Merah Putih itu sendiri berjalan lewat jalur resmi pemerintah, yaitu Musyawarah Desa Khusus, Notaris Pembuat Akta Koperasi, dan pengesahan Kementerian Hukum. Tidak ada pihak swasta yang bisa memotong jalur itu, dan Anda patut curiga jika ada yang menjanjikan sebaliknya.

Yang bisa kami tangani adalah sisi legalitas dan perizinan yang justru sering menjadi titik macet.

Untuk Pengurus Koperasi Merah Putih

Pengurusan NIB lewat OSS RBA Dengan validasi KBLI yang mencakup seluruh unit usaha yang direncanakan, sehingga izin lanjutan tidak tersendat di kemudian hari.

Pengurusan izin operasional unit usaha Termasuk izin apotek dan izin klinik beserta sertifikat standar yang dipersyaratkan sesuai tingkat risiko usaha.

Pendampingan kelengkapan dokumen pembiayaan Memastikan berkas legalitas kamu lengkap sesuai yang dipersyaratkan perbankan.

Untuk Pelaku Usaha yang Ingin Bermitra dengan Koperasi

Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kerajinan.

Masalahnya, untuk masuk ke rantai pasok resmi dan menerbitkan invoice atas nama badan usaha, pemasok umumnya diminta memiliki legalitas yang sah. Kalau usaha Anda masih atas nama pribadi, peluang itu lewat begitu saja.

Kami membantu pelaku usaha mendirikan badan usaha yang tepat, entah PT Perorangan untuk skala mikro dan kecil, CV untuk usaha kemitraan, atau PT untuk skala yang lebih besar.

➡️ Lihat paket lengkapnya di halaman Jasa Pendirian Perusahaan Bisnis Legal

Kenapa Lewat Kami

Biaya transparan sejak awal tanpa tagihan kejutan. Validasi KBLI sebelum permohonan disubmit. Satu narahubung dari mulai sampai selesai. Proses yang bisa kamu pantau.

Program Koperasi Merah Putih sudah melampaui target pembentukan badan hukum. Tantangan sebenarnya ada di tahap berikutnya, yaitu memastikan koperasi benar-benar bisa beroperasi dan mengakses pembiayaan.

Selisih antara koperasi yang sudah berjalan dan yang masih tertahan seringkali hanya soal satu hal: kelengkapan legalitas dan perizinan usaha.

🚀 Konsultasi Gratis, Tanpa Biaya

Ceritakan kondisi koperasi atau usaha Anda. Tim kami akan bantu memetakan perizinan apa yang dibutuhkan dan mana yang mungkin belum lengkap.

👉 KONSULTASI GRATIS SEKARANG VIA WHATSAPP

Atau pelajari dulu layanan kami di halaman Jasa Pendirian Perusahaan.