PT Perorangan 2026: Syarat, Biaya & Batas Omzet Rp5 M

PT Perorangan (nama resminya Perseroan Perorangan) adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja. Bentuk ini lahir dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur teknisnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.

Berbeda dengan PT konvensional (secara hukum disebut Perseroan Persekutuan Modal) yang lahir dari perjanjian antara minimal dua pihak dan wajib dibuat dengan akta notaris, PT Perorangan cukup didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian yang diisi sendiri oleh pendiri secara elektronik.

Konsekuensinya sangat menguntungkan pelaku UMKM:

• Tanpa akta notaris → hemat biaya jasa hukum

• Tanpa partner → tidak perlu mencari rekan pemegang saham demi memenuhi syarat formal

• Tanggung jawab terbatas → harta pribadi pendiri terpisah dari harta perusahaan

• Diakui sebagai badan hukum penuh → bisa membuka rekening perusahaan, ikut tender, dan mengajukan kredit atas nama PT

Pendiri PT Perorangan secara otomatis merangkap sebagai pemegang saham tunggal sekaligus direktur. Tidak ada dewan komisaris, tidak ada RUPS.

Sejak 17 Desember 2025, aturan teknis pendirian PT — termasuk PT Perorangan — mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, yang mencabut Permenkumham 21/2021. Regulasi ini secara tegas membedakan dua bentuk perseroan (persekutuan modal dan perorangan) serta memperketat kewajiban pelaporan. Poin ini akan dibahas di bagian kewajiban pasca-pendirian.

Inilah bagian yang paling banyak menimbulkan salah kaprah. Frasa "batas Rp5 miliar" yang beredar di banyak artikel sebenarnya merujuk pada batas modal usaha untuk kategori Usaha Kecil, bukan batas peredaran bruto tahunan.

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, kriteria UMK dibagi sebagai berikut:

Artinya, ada tiga angka berbeda yang sering tertukar dan wajib Anda bedakan:

1. Rp5 miliar — batas modal usaha Ini plafon modal usaha untuk tetap masuk kategori Usaha Kecil. Saat mendaftar di AHU Online, jika Anda mencantumkan modal dasar di atas Rp5 miliar, permohonan akan ditolak sistem secara otomatis.

2. Rp15 miliar — batas omzet kategori UMK Selama omzet tahunan masih di bawah Rp15 miliar dan modal usaha di bawah Rp5 miliar, badan usaha Anda secara hukum masih memenuhi kriteria UMK dan berhak mempertahankan bentuk PT Perorangan.

3. Rp4,8 miliar — batas fasilitas pajak Ini ambang PPh Final UMKM 0,5%. Bukan batas keberadaan PT Perorangan, melainkan batas insentif pajaknya. Melewati angka ini, PT Perorangan Anda tetap sah — hanya saja tarif pajaknya beralih ke skema PPh Badan normal.

Kesimpulan praktisnya: omzet Rp6 miliar tidak otomatis membuat PT Perorangan Anda "ilegal". Yang berubah lebih dulu adalah status fasilitas pajaknya di angka Rp4,8 miliar.

Menurut PP 8/2021, PT Perorangan wajib berubah menjadi PT Persekutuan Modal apabila:

1. Pemegang saham menjadi lebih dari satu orang (misalnya karena masuknya investor, atau karena pewarisan saham), atau

2. Perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria UMK (modal usaha melewati Rp5 miliar atau omzet melewati Rp15 miliar)

Proses peningkatan status dilakukan melalui notaris dengan akta perubahan, dan tidak menghapus riwayat legalitas perusahaan.

Persyaratannya jauh lebih ringkas dibanding PT biasa. Berikut yang wajib dipenuhi:

• Warga Negara Indonesia (WNI) — WNA tidak dapat mendirikan PT Perorangan

• Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum

• Hanya satu orang pendiri, sekaligus bertindak sebagai direktur

• Satu NIK hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun buku. Jika ingin mendirikan yang kedua, tunggu tahun buku berikutnya

• NIK dan NPWP pribadi harus valid dan sinkron. Sistem AHU Online kini terintegrasi dengan Dukcapil dan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax), sehingga ketidaksesuaian data akan langsung ditolak sistem

• Bidang usaha harus masuk kategori Usaha Mikro atau Kecil sesuai PP 7/2021

• Kegiatan usaha diwakili kode KBLI yang sesuai dengan rencana operasional

• Sebaiknya berisiko rendah hingga menengah. Sektor dengan pengawasan lintas kementerian atau berisiko tinggi (misalnya pertambangan, perbankan, konstruksi skala besar) umumnya lebih tepat menggunakan PT biasa

• Terdiri dari minimal tiga kata dalam Bahasa Indonesia

• Belum digunakan perseroan lain (cek ketersediaan di AHU Online)

• Tidak boleh menggunakan bahasa asing, kecuali untuk sektor yang dikecualikan

• Wajib menyertakan frasa "Perseroan Perorangan" di belakang nama

Contoh: PT Karya Nusantara Digital (Perseroan Perorangan)

• KTP elektronik pendiri (aktif di database Dukcapil)

• NPWP pribadi pendiri

• Alamat email aktif dan nomor telepon

• Alamat domisili usaha yang sesuai zonasi tata ruang daerah setempat — banyak daerah melarang penggunaan rumah tinggal di zona permukiman murni sebagai domisili badan hukum

• Besaran modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (minimal 25% dari modal dasar, disetor penuh)

Tidak ada batas minimal modal dasar yang kaku — Anda bebas menentukan nominalnya selama tidak melebihi plafon kategori UMK.

PT Perorangan adalah pintu masuk paling murah dan paling cepat menuju legalitas badan hukum bagi pelaku UMKM Indonesia. Dengan PNBP Rp50.000 yang tidak naik di 2026 dan fasilitas PPh Final 0,5% yang kini berlaku tanpa batas waktu, posisinya justru semakin menguntungkan dibanding CV maupun PT konvensional.

Kuncinya ada pada pemahaman yang benar soal batasan: Rp5 miliar untuk modal usaha, Rp15 miliar untuk omzet kategori UMK, dan Rp4,8 miliar untuk fasilitas pajak. Salah membaca ketiganya bisa membuat Anda mengambil keputusan bisnis yang keliru.

Yang juga tidak boleh diabaikan adalah kewajiban pasca-pendirian. Sertifikat yang terbit dalam sehari tidak ada artinya jika status badan hukumnya dicabut dua tahun kemudian karena laporan keuangan tidak pernah disampaikan.

Jika kamu ingin memastikan pemilihan kode KBLI tepat, data OSS akurat, dan seluruh dokumen terbit tanpa revisi berulang, Anda bisa menggunakan jasa penyedia legalitas berpengalaman.

Bisnis Legal menghubungkan kamu dengan penyedia jasa pendirian PT Perorangan, PT biasa, CV, hingga pengurusan NIB, izin usaha, dan konsultasi pajak UMKM di seluruh Indonesia. Bandingkan penawaran, pilih yang paling sesuai kebutuhan dan anggaran bisnis Anda.

👉 [Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha Anda di Bisnis Legal]